Kontrak Layanan Elektronik (SaaS)
Terdaftar Resmi PSE KOMDIGI RI
NIB & Sertifikat Standar Terverifikasi
Syarat, Ketentuan & Batasan Tanggung Jawab Layanan
Penyelenggara Mandiri: PT ZERO KARYA DIGITAL • Mitra Teknologi Sistem Informasi & Pelayanan Desa
Dokumen ini merupakan Perjanjian Kontrak Elektronik yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 & Pasal 1338 KUHPerdata serta UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) antara PT ZERO KARYA DIGITAL ("Penyedia Platform") selaku pengelola mandiri DesaKu by SIPdes.id (Sistem Informasi & Pelayanan Desa) dengan Pemerintah Desa / BUMDes / Instansi Mitra ("Pengguna Layanan") guna menjamin kepastian hukum, tertib administrasi pengadaan (SPJ Desa), serta pelindungan hukum kedua belah pihak.
Pasal 1: Kedudukan Hukum Mandiri (Non-Pemerintah) & Skema Paket (A, B, C)
-
Kedudukan Sebagai Penyelenggara Swasta Mandiri (PSE Lingkup Privat): Platform DesaKu by SIPdes.id (Sistem Informasi & Pelayanan Desa) adalah layanan perangkat lunak sebagai layanan (Software as a Service / SaaS) dan infrastruktur Cloud Server yang dikembangkan serta dikelola secara mandiri oleh badan hukum swasta PT ZERO KARYA DIGITAL, yang telah memiliki:
- SK Pengesahan Badan Hukum Perseroan Kementerian Hukum RI (Terverifikasi Resmi);
- Nomor Induk Berusaha (NIB OSS RBA) & KBLI Resmi Layanan TI, Cloud Hosting, dan Portal Web;
- Sertifikat Standar Terverifikasi OSS RBA (Tersertifikasi Elektronik BSrE-BSSN);
- Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Lingkup Privat Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- Verifikasi Otoritas Instansi: Pihak yang mendaftarkan akun desa wajib merupakan pejabat/operator yang memiliki wewenang sah dari Pemerintah Desa bersangkutan. Penyedia Platform berhak menangguhkan akun apabila ditemukan pemalsuan identitas instansi atau klaim subdomain oleh pihak yang tidak berwenang.
- Paket A — Lisensi & Cloud Tahunan Mandiri (Rp 5.000.000 / Tahun): Biaya berlangganan standar adalah sebesar Rp 5.000.000 per tahun (setara ± Rp 416.667/bulan). Biaya ini mencakup: (1) Lisensi penuh penggunaan 25 modul aplikasi DesaKu by SIPdes.id (termasuk modul Log Aktivitas & Jejak Audit) aktif selama 12 bulan, (2) 50 GB Dedicated Cloud Storage terisolasi per desa & Auto-Backup mingguan, (3) Gratis Subdomain .sipdes.id, Sertifikat SSL (HTTPS), & dukungan pointing domain .desa.id, (4) Fitur Template Impor Excel Mandiri (Penduduk & PBB) di dalam Dashboard, (5) Buku Panduan Operasional Digital (PDF) & dukungan teknis standar, serta (6) Dokumen E-Invoice QR, Kwitansi & BAST Lisensi untuk kelengkapan SPJ Desa.
-
Opsi Skema Paket Implementasi Tahun Pertama (Paket B & Paket C): Apabila Pemerintah Desa pada tahun pertama memilih paket pelatihan aparatur atau implementasi sistem terpadu:
- Paket B — Lisensi + Bimtek Aparatur & Asistensi Konfigurasi (Rp 10.000.000 pada Tahun Pertama): Mencakup seluruh fasilitas Paket A (Rp 5.000.000) ditambah: (1) Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu Perangkat Desa & Ketua RT/RW secara daring/hybrid untuk pengoperasian 25 modul, (2) Penerbitan E-Sertifikat Pelatihan & Modul Panduan bagi aparatur peserta Bimtek, (3) Asistensi Konfigurasi Dasar Identitas Desa (penyetelan profil desa, kop surat, kode desa, stempel, dan struktur SOTK), (4) Pelatihan Tata Cara Impor Data Aman (UU PDP) bagi Operator Desa, serta (5) Kelengkapan Berkas SPJ Bimtek & Sistem (Proposal, Undangan/Daftar Hadir, Dokumentasi Pelatihan, BAST, & E-Invoice QR).
- Paket C — Implementasi Sistem Terpadu (Full Setup Aktif 100%) + Bimtek + Pendampingan 3 Bulan (Rp 15.000.000 pada Tahun Pertama): Mencakup seluruh fasilitas Paket A dan Paket B (termasuk pelaksanaan Bimtek & E-Sertifikat), ditambah: (1) Implementasi Sistem Terpadu (Full Setup Aktif 100% di Komputer Desa) meliputi instalasi aplikasi PWA di PC balai desa, kustomisasi penuh beranda, peta wilayah GIS, struktur RT/RW, dan pembuatan seluruh akun aparatur, (2) Asistensi Impor Database Awal Langsung di PC Desa (tim teknis memandu & mendampingi penataan/impor data penduduk, APBDes, & PBB via Remote Desktop / Live Screen-Share hingga grafik tampil 100% tanpa kirim file mentah keluar desa), (3) Pendampingan & Pemantauan Intensif 3 Bulan (90 Hari) melalui Grup Koordinasi Khusus Desa untuk asistensi harian operator, serta (4) Asistensi pengarahan domain .desa.id & berkas SPJ lengkap.
- Pelaksanaan Secara Daring Terpusat (Bebas Biaya Perjalanan): Seluruh rangkaian Bimtek (Paket B/C) dan implementasi sistem terpadu serta pendampingan 3 bulan (Paket C) dilaksanakan secara Daring Terpusat (Online/Remote) bebas biaya perjalanan. Biaya paket tidak termasuk biaya transportasi, tiket perjalanan, dan penginapan/akomodasi apabila Pemerintah Desa menghendaki kunjungan tatap muka langsung di lokasi desa.
- Biaya Pihak Ketiga di Luar Cakupan: Biaya layanan tidak mencakup biaya pendaftaran/perpanjangan sewa domain (.desa.id) yang dibayarkan ke registrar pusat (PANDI/Komdigi) maupun permintaan pembuatan fitur khusus (custom development) di luar 25 modul standar.
Pasal 2: Masa Aktif 12 Bulan, Ekspor Data Mandiri, Penangguhan (Suspend) & Penghapusan
- Masa Aktif Tahunan: Layanan berlaku selama 1 (satu) tahun penuh (12 bulan) terhitung sejak tanggal aktivasi atau tanggal jatuh tempo perpanjangan.
- Hak Unduh/Ekspor Data Selama Masa Aktif: Penyedia Platform tidak pernah menahan atau menyandera data milik desa. Selama masa berlangganan masih berstatus aktif, Admin Desa dapat mengunduh/mengekspor laporan data kependudukan, arsip surat, log aktivitas, dan laporan keuangan kapan saja secara mandiri melalui dashboard sistem.
- Penangguhan Otomatis (Auto-Suspend): Apabila Pengguna Layanan belum melakukan pembayaran perpanjangan hingga melewati tanggal jatuh tempo 1 (satu) tahun, sistem secara otomatis menangguhkan akses publik dan panel administrasi desa (Suspended) sementara waktu.
- Batas Retensi 6 Bulan & Penghapusan Permanen Sesuai UU PDP: Selama berstatus Suspended, seluruh database dan file desa tetap diamankan di dalam server selama masa tenggang/retensi maksimal 6 (enam) bulan (180 hari) sejak tanggal jatuh tempo guna memberikan waktu bagi Pemerintah Desa memproses pencairan anggaran perpanjangan atau mengajukan permohonan salinan cadangan data (backup). Sesuai asas pembatasan retensi data pada Pasal 42 & Pasal 43 UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP), apabila melewati batas 6 (enam) bulan masa suspend tersebut Pengguna Layanan tetap tidak melakukan perpanjangan, maka seluruh database, file arsip, dan folder sistem desa akan dihapus/dimusnahkan secara permanen dari server.
- Pelepasan Tanggung Jawab Penghapusan: Pengguna Layanan memahami dan menyetujui bahwa data yang telah dimusnahkan secara permanen setelah melewati masa retensi suspend 6 (enam) bulan tidak dapat dipulihkan kembali, dan membebaskan Penyedia Platform dari segala tuntutan hukum maupun ganti rugi atas penghapusan tersebut.
Pasal 3: Kedaulatan Data (UU PDP), Log Aktivitas & Batasan Tanggung Jawab Konten (Safe Harbor)
- Kedaulatan Data Desa (Pengendali vs Prosesor Data): Sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Desa bertindak sepenuhnya sebagai Pengendali Data Pribadi (Data Controller) yang menentukan tujuan dan memegang tanggung jawab hukum atas keabsahan pemrosesan data warga, sedangkan Penyedia Platform bertindak semata-mata sebagai Prosesor Data (Data Processor) penyedia infrastruktur perangkat lunak.
- Protokol Larangan Serah Terima Data Mentah (Zero-Raw-Data Transfer): Demi melindungi kerahasiaan data pribadi warga dan mencegah risiko kebocoran data di luar sistem, Penyedia Platform dilarang menerima kiriman file mentah kependudukan (Excel/CSV berisi NIK dan Nomor KK) melalui WhatsApp, Email, maupun media eksternal lainnya. Pada pelaksanaan Paket B maupun Paket C, pengimporan data awal ke dalam sistem dieksekusi langsung pada perangkat komputer pelayanan desa melalui sesi pendampingan jarak jauh (Live Screen-Share / Remote Desktop) bersama Operator Desa.
- Jejak Audit Sistem (Modul Log Aktivitas) & Tanggung Jawab Kredensial: Sistem dilengkapi Modul Log Aktivitas & Jejak Audit yang mencatat setiap aksi login, perubahan data, dan penerbitan surat. Pengguna Layanan bertanggung jawab penuh menjaga kerahasiaan kata sandi setiap akun (Superadmin, Kades, Perangkat, RT/RW). Segala tindakan yang dilakukan melalui akun yang sah menjadi tanggung jawab mutlak pemegang akun di tingkat desa.
- Perlindungan Safe Harbor atas Konten & Penerbitan Surat Desa: Sesuai ketentuan PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, Penyedia Platform hanya menyediakan sarana aplikasi teknis. Kebenaran materiil atas isi surat keterangan desa, validitas QR Code surat, rincian angka APBDes, daftar penerima Bansos, berita desa, hingga produk Pasar Warga Digital (0% komisi tanpa penampungan dana oleh Penyedia Platform) adalah tanggung jawab hukum sepenuhnya dari Pemerintah Desa dan warga pengunggah, serta membebaskan Penyedia Platform dari segala tuntutan pidana maupun perdata pihak ketiga.
Pasal 4: Tertib Administrasi Pengadaan, Anti-Markup & Kelengkapan SPJ Desa
- Otonomi Pengadaan Desa: Seluruh prosedur musyawarah desa, penetapan RKPDes/APBDes, pelaksanaan pengadaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019, pencatatan Siskeudes, serta pemotongan/penyetoran pajak oleh Kaur Keuangan / Bendahara Desa merupakan wewenang dan tanggung jawab penuh Pemerintah Desa sesuai peraturan Bupati/Wali Kota setempat.
- Kebijakan Anti-Markup, Anti-Suap & Kunci Bukti Lunas Server: Penyedia Platform menerapkan prinsip Zero Tolerance terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Seluruh dokumen SPJ yang diterbitkan oleh sistem (KAK, RAB, SPH, BA Negosiasi, SPK, Pakta Integritas UU PDP, BAST 100%, E-Invoice QR, & Kwitansi Lunas) dikunci secara otomatis oleh server sesuai nominal tarif resmi paket yang dipilih secara riil dan tidak dapat dimanipulasi untuk tujuan penggelembungan anggaran (mark-up), proyek fiktif, maupun suap/kickback. Dokumen BAST 100% dan Kwitansi Lunas hanya terbuka setelah pembayaran diverifikasi sah masuk ke rekening resmi perusahaan.
Pasal 5: Penggunaan Wajar, Pembatasan Ganti Rugi & Penyelesaian Sengketa
- Larangan Pelanggaran Hukum: Infrastruktur penyimpanan server dilarang keras digunakan untuk menyimpan atau menyebarkan konten perjudian, pornografi, perangkat perusak (malware/phishing), pelanggaran hak cipta, ujaran kebencian (SARA), atau materi yang melanggar hukum Republik Indonesia.
- Keadaan Kahar (Force Majeure) & Pembatasan Tanggung Jawab Finansial (Limitation of Liability): Penyedia Platform dibebaskan dari tuntutan ganti rugi atas gangguan layanan akibat Force Majeure (bencana alam, gangguan jaringan tulang punggung internet nasional, pemadaman listrik pusat data, serangan siber masif, atau kebijakan pemerintah). Dalam kondisi apa pun, batas maksimal tanggung jawab finansial Penyedia Platform kepada Pengguna Layanan tidak akan melebihi jumlah biaya sewa lisensi tahunan (Paket A) yang benar-benar telah dibayarkan oleh Pengguna Layanan pada tahun berjalan.
- Hukum yang Berlaku & Domisili Hukum: Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Provinsi Banten.
Pelindungan Data Pribadi & Konsultasi Berkas SPJ
Pelajari lebih lanjut mengenai komitmen keamanan data desa atau hubungi layanan pelanggan resmi kami melalui WhatsApp dan email di bagian bawah halaman (footer) untuk meminta bundel proposal dan lampiran legalitas.