Kepatuhan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) Terdaftar PSE Lingkup Privat KOMDIGI Protokol Zero-Raw-Data

Kebijakan Privasi & Pelindungan Data Pribadi

Berlaku untuk Ekosistem DesaKu by SIPdes.id (Sistem Informasi & Pelayanan Desa) — PT ZERO KARYA DIGITAL

PT ZERO KARYA DIGITAL ("Kami", badan hukum swasta pemegang SK Pengesahan Kementerian Hukum RI, Perizinan Berusaha NIB OSS RBA, serta Tanda Daftar PSE Lingkup Privat pada Kementerian Komunikasi dan Digital RI) selaku penyedia infrastruktur teknologi mandiri berkomitmen penuh melindungi privasi dan keamanan data pengguna. Kebijakan Privasi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

1. Informasi Administrasi yang Kami Kumpulkan

Pada tingkat Portal Klien, kami hanya mengumpulkan data administratif yang diperlukan untuk memverifikasi identitas instansi pengguna, mengaktifkan ruang server desa, serta menerbitkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ):

  • Data Identitas Instansi & Penanggung Jawab: Nama lengkap pejabat/operator penanggung jawab, jabatan, nama desa/instansi, alamat kantor desa, alamat email, nomor kontak WhatsApp, serta dokumen surat tugas yang diunggah saat aktivasi.
  • Data Administrasi Penagihan & SPJ: Bukti pembayaran layanan tahunan/skema paket implementasi, riwayat E-Invoice QR, Kwitansi, serta Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Kedudukan Pengendali vs Prosesor Data & Protokol Zero-Raw-Data Transfer

Dalam pengelolaan data di masing-masing website/subdomain desa, berlaku pemisahan tanggung jawab hukum sesuai UU PDP sebagai berikut:

  • Pemerintah Desa sebagai Pengendali Data (Data Controller): Seluruh data kependudukan (NIK/KK), arsip e-Surat, laporan InfoKAS APBDes, informasi PBB-P2, data penerima Bansos, dan informasi publik yang berada di dalam aplikasi desa sepenuhnya merupakan hak milik, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Instansi bersangkutan.
  • Penyedia Platform sebagai Prosesor Data (Data Processor): Kami menyediakan sarana infrastruktur pemrosesan 25 modul terintegrasi dan ruang penyimpanan mandiri (50 GB Dedicated Cloud Storage per desa). Setiap desa menempati skema basis data dan ruang penyimpanan yang terisolasi secara mandiri sehingga data antar-desa tidak pernah tercampur.
  • Protokol Impor Data Aman di Komputer Desa (Zero-Raw-Data Transfer): Untuk menjamin kepatuhan penuh terhadap UU PDP dan UU Administrasi Kependudukan, tim teknis Kami dilarang meminta atau menerima kiriman file mentah data kependudukan (Excel/CSV berisi NIK dan Nomor KK) melalui WhatsApp, Email, atau media penyimpanan pihak ketiga. Baik melalui pembekalan teknis pada Paket B (Lisensi + Bimtek Aparatur & Konfigurasi Dasar) maupun pendampingan penuh pada Paket C (Implementasi Sistem Terpadu Full Setup Aktif 100% di PC Desa + Bimtek + Pendampingan 3 Bulan), penataan dan pengimporan data awal dilakukan langsung dari komputer pelayanan desa ke dalam database server desa melalui sesi pendampingan jarak jauh (Live Screen-Share / Remote Desktop) yang diawasi secara langsung oleh Operator Desa.
  • Larangan Komersialisasi Data: Kami menjamin tidak pernah menjual, menyewakan, mengambil, atau memanfaatkan data kependudukan desa untuk kepentingan komersial, iklan, maupun pihak ketiga mana pun.

3. Hak Unduh Mandiri Saat Aktif, Masa Retensi & Pemusnahan Data (6 Bulan Suspend)

Sesuai asas pembatasan penyimpanan dalam UU PDP, kami menerapkan kebijakan akses, retensi, dan penghapusan data yang transparan:

  • Hak Unduh Mandiri Selama Layanan Aktif: Data desa disimpan secara aktif dan dicadangkan setiap minggu (Auto-Backup) selama masa berlangganan tahunan (12 bulan) berstatus aktif. Selama masa langganan masih aktif, Admin Desa memiliki akses penuh untuk mengunduh/mengekspor seluruh laporan data kapan saja secara mandiri.
  • Masa Tenggang / Retensi 6 Bulan: Apabila masa aktif 1 tahun berakhir dan layanan masuk ke dalam status penangguhan (Suspended), kami tetap mengamankan database serta folder file desa selama masa retensi maksimal 6 (enam) bulan (180 hari) guna memberikan waktu bagi Pemerintah Desa memproses pencairan anggaran perpanjangan atau mengambil salinan cadangan data (backup).
  • Pemusnahan Permanen Setelah 6 Bulan Suspend: Apabila setelah melewati batas waktu 6 (enam) bulan masa suspend layanan tetap tidak diperpanjang, sistem akan melakukan penghapusan/pemusnahan permanen (Permanent Deletion) atas seluruh database dan file desa dari server agar tidak ada data pribadi warga yang mengendap tanpa dasar kontrak aktif.

4. Standar Pengamanan Teknis, RBAC 6 Level, Log Aktivitas & Sensor Privasi Publik

  • Penyensoran Otomatis NIK/KK di Halaman Publik: Sistem dilengkapi algoritma penyensoran otomatis (data masking) pada halaman publik (seperti pencarian SPPT PBB-P2 berbasis NOP/NIK, widget cek penerima Bansos, dan QR validasi keaslian surat) agar nomor identitas warga tidak terekspos secara utuh di internet.
  • Manajemen Hak Akses Berjenjang (RBAC 6 Tingkat) & Log Aktivitas: Pengendalian akses internal dibagi secara ketat ke dalam 6 level otoritas (Superadmin Desa, Kepala Desa, Perangkat/Operator, Ketua RW, Ketua RT, dan Warga) disertai pencatatan otomatis pada modul Log Aktivitas & Jejak Audit Sistem, enkripsi sesi berstandar HttpOnly, SSL/HTTPS, serta CSRF Protection.
  • Optimasi Media & Enkripsi Sandi: Kata sandi pengguna disimpan menggunakan algoritma hashing satu arah (Bcrypt/Argon2), serta seluruh unggahan gambar publik dikompresi secara otomatis ke format WebP.

5. Kepatuhan Terhadap Penegakan Hukum

Kami menjaga kerahasiaan data pengguna secara ketat dan hanya dapat memberikan informasi administratif apabila terdapat perintah tertulis yang sah dari Pengadilan atau Aparat Penegak Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rincian Kontrak Layanan & Ketentuan SPJ Desa

Pelajari rincian skema paket layanan (A, B, C), masa aktif tahunan, serta ketentuan perpajakan desa pada halaman Syarat & Ketentuan.

Baca Syarat & Ketentuan →