Terdaftar PSE KOMDIGI • Sertifikat Standar Terverifikasi

Membangun Desa Digital

Pelayanan Warga Lebih Mudah, Kerja Aparatur Lebih Cepat & Transparan.

Sistem Informasi & Pelayanan Desa — DesaKu by SIPdes.id

Hadirkan kemudahan urus surat dari HP warga dengan Alur Berjenjang RT/RW, pengelolaan Data Kependudukan (UU PDP) yang tertib bagi perangkat desa, Transparansi InfoKAS APBDes, hingga Pasar Warga Digital & BUMDes dalam satu ekosistem terpadu.

Cek Ketersediaan Subdomain Desa Anda

Gratis subdomain .sipdes.id + SSL & mendukung pengarahan ke .desa.id

https:// .sipdes.id
💡 Coba contoh: , , atau ketik nama desa Anda.
Layanan Mandiri e-Surat
1. Pengajuan HP 2. Verifikasi RT/RW (Fitur Auto-Bypass) 3. Surat PDF & QR
Visualisasi Alur Sistem
Arsitektur Sistem Terpadu

25 Modul Aplikasi Siap Pakai

Pilih tab kategori di bawah atau ketuk modul mana saja untuk membaca penjelasan lengkap fiturnya.

Menampilkan Seluruh 25 Modul Terintegrasi (Pelayanan Warga, Ekonomi Desa, & Publikasi).
Sentuh kartu untuk detail fitur
Smart Workflow & Otoritas Sistem

Alur Berjenjang RT/RW dengan Teknologi Auto-Bypass

Dirancang adaptif menyesuaikan kesiapan SDM di lapangan. Pemerintah Desa bebas mengatur apakah pengajuan surat warga dan pembukaan lapak UMKM melewati persetujuan Ketua RT/RW terlebih dahulu atau langsung menuju Operator Desa.

1
Delegasi Wewenang Spesifik: Admin Desa dapat mengatur hak akses masing-masing Ketua RT/RW (Akses Warga, ACC Surat, Aduan, Usul Bansos, hingga ACC Toko).
2
Teknologi Auto-Bypass Anti-Macet: Apabila suatu wilayah RT/RW belum memiliki akun pengurus aktif, permohonan warga otomatis diteruskan langsung ke Admin Desa tanpa menghambat layanan.
Hierarki Pengguna

6 Tingkat Hak Akses Terpadu

RBAC System
1. Superadmin Desa

Kendali penuh 25 modul, perangkat, log aktivitas, & pengaturan sistem.

2. Kepala Desa

Monitoring eksekutif, persetujuan surat, APBDes, & aduan.

3. Perangkat / Operator

Pelayanan harian surat, penduduk, berita, PBB, & kas.

4 & 5. Ketua RW & RT

Verifikasi pengantar surat, usulan bansos, ronda, & UMKM.

6. Masyarakat / Warga Desa

Akses mandiri pengajuan e-Surat dari HP, lapor warga, cek penerima bansos & SPPT PBB-P2, serta buka lapak UMKM gratis.

Transparan & Mendukung Tertib Administrasi

Rincian Biaya Langganan & Skema Paket Implementasi

Pemerintah Desa dapat memilih skema layanan yang paling sesuai dengan kesiapan aparatur dan rencana anggaran di dalam RKPDes/APBDes.

Paket A • Mandiri 50 GB Cloud

Lisensi & Cloud Tahunan

Cocok bagi desa yang telah memiliki Operator IT mandiri untuk melakukan konfigurasi awal.

Rp 5.000.000
Per Tahun (Setara ± Rp 416.667 / bulan)
Termasuk Dokumen Kontrak, BAST & Berkas SPJ Desa
Rincian Fasilitas Paket A:
  • Lisensi Penuh 25 Modul DesaKu by SIPdes.id aktif selama 12 bulan.
  • Gratis Subdomain (.sipdes.id), Sertifikat SSL (HTTPS), & dukungan pointing domain .desa.id.
  • 50 GB Dedicated Cloud Storage terisolasi per desa & Auto-Backup mingguan.
  • Fitur Template Impor Excel Mandiri (Penduduk & PBB) di dalam Dashboard.
  • Buku Panduan Operasional Digital (PDF) & dukungan teknis standar.
  • Dokumen E-Invoice QR, Kwitansi & BAST Lisensi untuk kelengkapan SPJ Desa.
Paling Banyak Dipilih
Paket B • + Bimtek Aparatur Pelatihan Terpadu

Lisensi + Bimtek & Konfigurasi

Ideal bagi desa yang membutuhkan pelatihan terstruktur bagi perangkat desa & RT/RW.

Rp 10.000.000
Tahun Pertama (Perpanjangan tahun berikutnya Rp 5.000.000)
Termasuk E-Sertifikat, BAST & Berkas SPJ Bimtek
Seluruh Fasilitas Paket A, Ditambah:
  • 1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu Perangkat Desa & Ketua RT/RW: Sesi pelatihan interaktif pengoperasian 25 modul secara daring/hybrid.
  • 2. E-Sertifikat Pelatihan & Modul Panduan: Diterbitkan bagi aparatur peserta Bimtek sebagai lampiran laporan kegiatan.
  • 3. Asistensi Konfigurasi Dasar Identitas Desa: Pendampingan penyetelan profil desa, kop surat, kode desa, stempel, dan struktur SOTK.
  • 4. Pelatihan Tata Cara Impor Data Aman (UU PDP): Pembekalan teknis bagi Operator Desa untuk menata & mengimpor tabel Excel penduduk/PBB secara mandiri.
  • 5. Berkas Administrasi SPJ Bimtek & Sistem: Proposal, Undangan/Daftar Hadir, Dokumentasi Pelatihan, BAST, & E-Invoice QR.
Pendampingan Penuh
Paket C • Implementasi Terpadu Prioritas 3 Bulan

Full Setup + Bimtek + Pendampingan 3 Bln

Layanan implementasi menyeluruh. Tim teknis mendampingi penyetelan sistem hingga aktif 100% di PC desa dan mengawal operasional selama 3 bulan.

Rp 15.000.000
Tahun Pertama (Perpanjangan tahun berikutnya Rp 5.000.000)
Full Setup 100% + Bimtek + Berkas SPJ Lengkap
Seluruh Fasilitas Paket A & B, Ditambah:
  • 1. Mencakup Penuh Paket A & Paket B: Termasuk Lisensi 25 Modul, Cloud 50 GB, Bimtek Perangkat Desa & RT/RW, serta E-Sertifikat.
  • 2. Implementasi Sistem Terpadu (Full Setup Aktif 100% di Komputer Desa): Instalasi aplikasi PWA di PC balai desa, kustomisasi penuh beranda, peta wilayah GIS, struktur RT/RW, dan pembuatan seluruh akun aparatur.
  • 3. Asistensi Impor Database Awal Langsung di PC Desa: Tim teknis memandu & mendampingi penataan/impor data penduduk, APBDes, & PBB via Remote Desktop / Live Screen-Share hingga grafik tampil 100% (tanpa kirim file mentah keluar desa).
  • 4. Pendampingan & Pemantauan Intensif 3 Bulan: Grup Koordinasi Khusus Desa untuk asistensi harian operator, pemecahan kendala prioritas, dan evaluasi berkala selama 90 hari pertama.
  • 5. Pengarahan Domain .desa.id & Berkas SPJ Lengkap: Asistensi koneksi domain desa serta paket dokumen pertanggungjawaban lengkap.
Bundel Dokumen SPJ Desa Siap Cetak

Setiap Pemerintah Desa mitra mendapatkan akses otomatis di Portal Klien untuk mengunduh 10 berkas kelengkapan SPJ Desa (KAK, RAB, Surat Penawaran, BA Negosiasi, SPK, Pakta Integritas UU PDP, BAST 100%, E-Invoice QR, Kwitansi, & Lampiran Legalitas Resmi).

Protokol Keamanan Data (UU PDP)

Melalui protokol Zero-Raw-Data Transfer pada Paket B & C, pengimporan data kependudukan dilakukan secara langsung pada komputer pelayanan desa melalui sesi pendampingan jarak jauh tanpa pernah mengirimkan berkas mentah NIK/KK keluar dari perangkat desa.

Pelaksanaan Layanan Seluruh Indonesia

Seluruh rangkaian Bimtek (Paket B/C) dan implementasi sistem terpadu serta pendampingan 3 bulan (Paket C) dilaksanakan secara Daring Terpusat (Online/Remote) bebas biaya perjalanan. Kunjungan tatap muka dapat dijadwalkan terpisah.

Mandat UU Desa

UU No. 6/2014 jo. UU No. 3/2024

Pasal 86 mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Informasi Desa yang dikelola Pemerintah Desa dan dapat diakses masyarakat.

Transparansi Anggaran

Permendagri No. 20 Tahun 2018

Mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel melalui publikasi realisasi pelaksanaan APBDes.

Keterbukaan Informasi

UU KIP No. 14/2008 & Perki 1/2018

Modul Berita, InfoKAS APBDes, serta Dokumen Publik memfasilitasi standar Layanan Informasi Publik Desa (PPID).

Keamanan & Privasi Data

UU PDP No. 27/2022 & PSE KOMDIGI

Mematuhi kewajiban pelindungan data pribadi, jejak audit aktivitas, dan isolasi basis data mandiri per desa.

Penyelenggara Mandiri Terdaftar

Kepastian Hukum & Kelengkapan Berkas SPJ Desa

DesaKu by SIPdes.id dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh badan hukum swasta PT ZERO KARYA DIGITAL sebagai penyedia layanan teknologi pihak ketiga yang telah memiliki Sertifikat Standar Terverifikasi OSS RBA serta terdaftar resmi pada PSE Lingkup Privat Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Badan Hukum Perseroan

PT ZERO KARYA DIGITAL
SK Pengesahan Menkum RI Terverifikasi

Perizinan Berusaha (OSS RBA)

Nomor Induk Berusaha Aktif
KBLI Layanan TI & Portal Web Resmi

Sertifikat Standar OSS RBA

Status Terverifikasi Resmi
Tersertifikasi Elektronik BSrE-BSSN

Kementerian Komdigi RI

PSE Lingkup Privat
Tanda Daftar PSE Resmi Terverifikasi
Demi keamanan dan ketertiban data, nomor registrasi serta salinan dokumen SK Kementerian Hukum RI, NIB, Sertifikat Standar, & TDPSE KOMDIGI disertakan secara resmi di dalam bundel SPJ Desa. Tertib Administrasi Desa
Informasi Layanan

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa kedudukan hukum platform DesaKu by SIPdes.id?

DesaKu by SIPdes.id (Sistem Informasi & Pelayanan Desa) merupakan platform perangkat lunak sebagai layanan (Software as a Service) yang dikelola secara mandiri oleh badan hukum swasta PT ZERO KARYA DIGITAL (pihak ketiga) yang telah mengantongi pengesahan resmi Kementerian Hukum RI, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar Terverifikasi OSS RBA, serta terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI). Salinan lengkap seluruh dokumen legalitas disertakan secara resmi di dalam bundel SPJ bagi Pemerintah Desa mitra.

2. Apa perbedaan mendasar antara Paket A, Paket B, dan Paket C?

• Paket A — Mandiri (Rp 5.000.000): Mencakup sewa lisensi tahunan 25 modul dan ruang penyimpanan awan 50 GB. Seluruh penyetelan awal dan penginputan data dilakukan secara mandiri oleh Operator Desa.
• Paket B — + Bimtek Aparatur (Rp 10.000.000): Mencakup seluruh fasilitas Paket A ditambah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu bagi Perangkat Desa serta Ketua RT/RW, penerbitan E-Sertifikat, modul pelatihan, serta asistensi konfigurasi identitas dasar desa.
• Paket C — Implementasi Terpadu + Pendampingan 3 Bln (Rp 15.000.000): Layanan implementasi terpadu yang mencakup seluruh fasilitas Paket A dan Paket B (termasuk Bimtek), ditambah layanan Implementasi Sistem Penuh (Full Setup Aktif 100% di Komputer Balai Desa) serta Pendampingan & Pemantauan Operasional Intensif selama 3 Bulan Pertama.

3. Bagaimana jaminan keamanan dan kepemilikan data kependudukan desa?

Seluruh data kependudukan, arsip surat, dan laporan keuangan adalah hak milik sepenuhnya Pemerintah Desa (selaku Pengendali Data sesuai UU PDP No. 27 Tahun 2022). Sistem juga dilengkapi modul Log Aktivitas & Jejak Audit untuk memantau setiap aksi pengguna secara transparan, serta menempati basis data terisolasi yang dapat diekspor kapan saja selama masa layanan aktif.